Sidang Uji Formal UU KPK Mendapat Sorotan Dari Ketua KODE INISIATIF

Berita Terbaru – Perihal masalah cara makhamah agung menyikapi persidangan mendapat sorotandari Ketua KODE Inisiatif Veri Junaidi. Sang pengamat itu memandang, sejauh ini Mahkamah Konstitusi ( MK) dalam menyidangkan uji formal condong mengutamakan pada faktor prosedural daripada faktor konstitusional. Karena ketidaktepatan peranan MK itu, kata Veri, ada 47 dari 48 mengajukan uji formal yang digagalkan MK semenjak 2003.

Sidang Uji Formal UU KPK Mendapat Sorotan Dari Ketua KODE INISIATIF

“MK harus kembali, jika MK itu memandang dengan konstitusionalitas, bagaimana pembentukan satu ketentuan perundang-undangan itu benar atau mungkin tidak dengan konstitusionalitas, bukan dengan mekanisme,” tutur Veri waktu hadiri komunitas diskusi bertopik “Kesempatan Pengujian Formal Koreksi UU KPK di Mahkamah Konstitusi” di lokasi Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020). Veri menjelaskan, MK ada untuk menunjukkan nilai-nilai konstitusionalitas dan substantif atas pembentukan peraturan.

Akan tetapi, saat berlangsung permintaan uji formal, MK condong cuma ambil pembuktian dengan lihat dari bagian prosesnya tanpa melihat faktor faktor lain. Ia memberikan contoh langkah MK tangkap uji formal perundang-undangan, diantaranya dengan lihat kedatangan atau absensi regulator waktu menggodok draf undang-undang itu. Veri berpandangan, cara itu tidak pas. Menurutnya, praktik itu adalah sisi kecil proses dari uji formal dengan konstitusional.

Di lain sisi, kedatangan atau absensi itu belum pasti bisa dimaknai tengah bawa inspirasi warga. “Apa kedatangan atau absensi itu dimaknai jika apa yang selanjutnya dikerjakan DPR itu aspiratif pada kebutuhan publik atau mungkin tidak?” sebut Veri. Dia memandang, MK butuh kembali meluruskan kekeliruan dalam mengetes formal sekalinya itu jadi wewenang MK tersebut.

“Jika dalam wewenang MK berkaitan dengan perselisihan pemilu kita kenal namanya MK itu mahkamah kalkulator ataulah bukan. Jika saya pandang MK itu semakin besar kewenangannya daripada mahkamah kalkulator, lihat hitung-hitungan,” sebut Veri.

Dikabarkan awalnya, sekitar 14 pemohon sudah ajukan uji formal pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai perkembangan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pembasmian Tindak Pidana Korupsi. Antara belasan pemohon itu, ada beberapa nama bekas pimpinan KPK periode 2015-2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *