KPK Dapatkan Permintaan Perlindungan Dari Saksi Kasus Meikarta

Berita Terbaru – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terima permintaan perlindungan saksi dari satu orang saksi masalah sangkaan suap berkaitan pembangunan project Meikarta. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, saksi itu mengadu karena diadukan ke polisi oleh terduga masalah Meikarta, Bartholomeus Toto.

KPK Dapatkan Permintaan Perlindungan Dari Saksi Kasus Meikarta

“Dalam penyelidikan ini, KPK terima permintaan perlindungan dari salah satu orang saksi yang merasakan terancam sebab saksi diadukan ke kepolisian oleh terduga BTO,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/12/2019).

Permintaan itu, kata Febri, masih ditelaah dulu sebelum ditetapkan akan diterima ataukah tidak. Tetapi, Febri memperingatkan jika satu orang saksi tidak bisa diadukan ke polisi seperti ditata dalam UU Perlindungan Saksi serta Korban. Febri memberikan tambahan, UU Pembersntasan Tindak Pidana Korupsi mengendalikan jika penyelidikan, penuntutan, serta kontrol masalah korupsi harus diprioritaskan.

“Kami meyakini, Polri mengerti hal itu larena usaha untuk memberikan laporan saksi-saksi kita ketahui beberapa kali sudah berlangsung. Dengan pengaturan yang baik karena itu target utama ialah penuntasan masalah korupsinya,” tutur Febri.

Menurut Febri, jika laporan polisi itu diteruskan karena itu saksi bisa merasakan terintimidasi hingga pengugkapan masalah korupsi tidak bisa berjalan mulus. “Janganlah sampai, saksi takut serta merasakan terancam memberi info yang sebenar-benarnya.

Ditambah lagi dalam membuka satu kejahatan yang menyertakan aktor-aktor yang mempunyai kekuasaan,” kata Febri. Walau demikian, Febri malas membuka jati diri saksi itu. Menurutnya, rahasiakan jati diri saksi adalah sisi dari perlindungan pada saksi.

Dalam masalah Meikarta ini, Bartholomeus diputuskan jadi terduga sebab disangka menyogok Bupati Bekasi saat itu, Neneng Hassanah Yasin, untuk mengatur perizinan project pembangunan Meikarta. Menurut faksi KPK, Toto menyepakati minimal 5 kali pemberian pada Neneng, baik berbentuk dollar Amerika Serikat serta rupiah dengan nilai keseluruhan Rp 10,5 miliar.

Saat itu, PT Lippo Cikarang memerlukan beberapa izin untuk membuat lokasi Meikarta. Satu diantara izin yang perlu diperlengkapi yaitu izin peruntukan pemakaian tanah (IPPT).

Untuk memuluskan perizinan itu, menurut faksi KPK, Toto bersama dengan beberapa pegawai PT Lippo Cikarang berjumpa dengan Neneng dalam rencana pendekatan. Neneng menyanggupi serta minta faksi PT Lippo Cikarang berkomunikasi dengan orang dekatnya. Toto juga menyanggupi saat disuruh beberapa uang untuk memuluskan pengurusan izin.

Satu bulan berlalu, Neneng tanda-tangani IPPT dengan luas kira-kira 846.356 mtr. persegi untuk pembangunan komersial pada PT Lippo Cikarang. Sesudah izin keluar, pegawai PT Lippo Cikarang, atas kesepakatan Bartholomeus, terima uang sebesar Rp 10,5 miliar dari PT Lippo Cikarang di helipad PT Lippo Cikarang. Uang itu yang pada akhirnya diberikan pada Neneng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *