Perihal UU KPK Yang Mengatur Rangkap Jabatan Dewas. KPK Punya Permintaan Untuk Pak Jokowi

Berita Terbaru – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengharap, Presiden Joko Widodo bisa selekasnya menunjuk anggota Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yang memiliki integritas. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kredibilitas harus dipunyai oleh tiap anggota Dewan Pengasas KPK buat pastikan pembasmian korupsi terus berjalan. “Keinginan KPK, jika ada penentuan pejabat-pejabat baru, ditambah lagi untuk KPK, karena itu segi kredibilitas serta kemampuan itu jadi hal yang paling penting.” kata Febri, Selasa (5/11/2019).

Perihal UU KPK Yang Mengatur Rangkap Jabatan Dewas. KPK Punya Permintaan Untuk Pak Jokowi

Tiap orang yang masuk ke organisasi KPK, baik jadi pimpinan, pegawai, atau pengawas, harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Demikian juga dengan dewan pengawas, harusnya memiliki kredibilitas yang lebih kuat dibandingkan beberapa pimpinan serta pegawai KPK.

Febri memberikan tambahan, kredibilitas anggota Dewan Pengawas KPK itu terkait dengan sela hukum pada UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK. Undang-undang KPK hasil koreksi itu tidak mengendalikan jika siapa saja sebagai dewan pengawas tidak dilarang untuk merangkap jabatan seperti larangan pada pimpinan serta pegawai KPK.

“Walau sebenarnya, seharusnya standar untuk dewan pengawas butuh tambah tinggi dibanding orang yang akan diawasinya,” tutur Febri. “Ini yang saya anggap butuh jadi perhatian. Mudah-mudahan saja, bila memang dikerjakan penentuan dewan pengawas, itu dapat menolong KPK kerja sesuai keinginan publik,” lanjut ia.

Dikabarkan awalnya, Presiden Jokowi akui masih menyaring input masalah siapa yang duduk di dewan pengawas KPK. ” Dewan pengawas KPK kita masih juga dalam proses mendapatkan input untuk kelak siapa yang dapat duduk di dewan pengawas,” tutur Jokowi waktu terlibat perbincangan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019). Presiden Jokowi sekaligus juga minta suport dari publik supaya siapa yang menempati jabatan dewan pengawas adalah orang yang memiliki integritas tinggi dalam pembasmian korupsi.

“Yakinlah yang dipilih kelak ialah beliau-beliau yang mempunyai integritas yang baik (pada bagian pembasmian korupsi),” tutur Jokowi. Didapati, kehadiran dewan pengawas KPK sudah terdapat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK. Klausal 37A ayat (1) menyebutkan, “dalam rencana mengamati penerapan pekerjaan serta kuasa KPK, dibuat dewan pengawas.

Sesaat, ayat (3) menyebutkan, “anggota dewan pengawas sejumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang salah satunya diputuskan jadi ketua Dewan Pengawas berdasar ketetapan hasil rapat anggota dewan pengawas”. Klausal 37D menyebutkan, dewan pengawas KPK dibuat oleh Presiden.

Pada Klausal 37B, dewan pengawas bekerja, diantaranya untuk mengamati penerapan pekerjaan serta kuasa KPK, memberikan izin penyadapan serta penyitaan dan mengadakan sidang untuk mengecek terdapatnya sangkaan pelanggaran kaidah oleh pimpinan KPK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *