Hari Ini Resmi Akan Dilangsungkan Uji Materi Perkara UU KPK

Berita Terbaru – Mahkamah Konstitusi ( MK) direncanakan akan mulai mengadakan sidang judicial ulasan atau uji materi pada hasil koreksi Undang-undang (UU) Nomer 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pembasmian Tindak Pidana Korupsi, Senin (30/9/2019). Awalannya, sidang dengan nomer perkara 56/PYU-XVII/2019 tentang permintaan pengujian UU KPK itu, akan diadakan pada 9 Oktober 2019 akan datang.

Hari Ini Resmi Akan Dilangsungkan Uji Materi Perkara UU KPK

Tetapi, dari surat yang diterima faksi penggugat, penerapan sidang dengan jadwal kontrol pendahuluan ini dirubah jadi Senin (30/9/2019) pagi. “Iya benar sekali (sidang ini hari),” tutur Kuasa Hukum Penggugat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak pada wartawan, Senin (30/9/2019) pagi. Zico menjelaskan, dalam uji materi ini ada 18 orang yang menuntut pada MK. Dalam sidang pertama ini, penggugat yang ada di luar wilayah akan ikuti sidang dengan lewat video conference. “Ya, mereka dari Jogja serta Surabaya (yang turut video conference),” katanya.

Walau yang sah menuntut cuma 18 orang, kata Zico, namun telah ada seputar 100 orang yang mengatakan ingin turut menuntut. “Untuk sekarang 18 orang (penggugat), tetapi yang mengatakan ke saya ingin turut di perbaikan permintaan audah ada seputar 100 orang. Namun surat kuasa mereka belum saya terima,” katanya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, jadwal sidang MK ini akan menyidangkan banyak hal materi. “Sidang pendahuluan, dengarkan permintaan pemohin serta hakim menasehati atas permintaan pemohon,” katanya pada wartawan. Didapati, uji materi UU KPK dengan formal serta materiil ini diserahkan oleh 18 orang mahasiswa dari beberapa kampus. Tuntutan itu diterima MK pada Rabu (18/9/2019).

Pada tuntutan formal, beberapa penggugat mempermasalahkan proses pembentukan UU yang tidak menyertakan keterlibatan warga. Karena, rapat-rapat bahasan koreksi UU KPK yang dikerjakan tertutup hingga tidak penuhi azas keterbukaan yang ditata dalam UU Nomer 11 tahun 2011 mengenai Pembentukan Ketentuan Perundang-undangan. Diluar itu, mereka menyinggung rapat paripurna DPR yang cuma didatangi 80 anggota DPR.

Sesaat dalam tuntutan materiil, beberapa penggugat menyinggung ketentuan pimpinan KPK yang ditata dalam Masalah 29 UU KPK. Beberapa ketentuan salah satunya belum pernah lakukan tindakan tercela, mempunyai rekam jejak yang baik, serta melepas jabatan struktural atau jabatan lain sepanjang jadi sisi KPK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *