RUU Minerba Disahkan, Lembaga Non Pemerintah Protes

Berita Terbaru – WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) serta instansi praktisi lingkungan yang lain sedang terkejut serta berang pada pemerintah. Masalahnya pada Rabu (25/9/2019), mereka memperoleh info jika RUU Mineral serta Barubara (Minerba) sudah disahkan. Walau sebenarnya, awalnya pemerintah menginformasikan akan tunda RUU Minerba. Karena insiden ini, WALHI serta beberapa lembaga lingkungan non-pemerintah yang lain mengatakan diri untuk menolak RUU Minerba yang didalamnya dipandang masih memiliki kandungan banyak kesalahan yang bikin rugi warga. Serta, dikatakan oleh perwakilan Jaringan Advokasi Tambang, Merah Johnson, dari Daftar Inventarisasi Permasalahan (DIM) hampir 90 % isi dari RUU itu memihak pada entrepreneur bukan pada warga.

RUU Minerba Disahkan, Lembaga Non Pemerintah Protes

DIM adalah pengaturan butir-butir yang berkaitan dengan Perancangan Undang-undang (RUU). Bila satu RUU ialah ide DPR, karena itu yang bekerja membuat DIM ialah Pemerintah tidak dari faksi DPR. “Formasnyai masih 90 % ada pada kebutuhan entrepreneur serta investor. Kita tidak lihat ruangan harmonisasi buat rakyat, tidak ada formasi buat rakyat atau hak veto rakyat tidak diperhitungkan dalam soal ini,” kata Merah di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Diluar itu, tidak ada masalah yang mengendalikan hak-hak warga tradisi dalam RUU Minerba. Walau sebenarnya, di Indonesia ada banyak wilayah yang mempunyai penataan tradisi pada daerah mereka tinggali. Banyak point di DIM yang disorot oleh oleh beberapa praktisi lingkungan. Satu diantara salah satunya yakni masalah 106, yang dengan sederhananya diterangkan oleh Merah jadi diberikannya stimulan fiskal serta non-fiskal pada perusahaan yang mengurus mineral serta batubara.

“Ini kan berarti di dukung tuch beberapa entrepreneur atau investor yang ingin membuka tempat usaha tambang batubara. Walau sebenarnya, semestinya didesak yang demikian itu, sebab sebetulnya kan ada RUEN (Gagasan Umum Daya Nasional) pemakaian batubara itu dikurangi,” katanya. Efeknya, tidak hanya pada sumber daya alam di Indonesia sendiri, warga di seputar daerah pertambangan akan turut dipengaruhi.

Setelah itu masalah 116 serta 162, yakni siapapun yang menghambat pertambangan akan dipandang seperti orang yang lakukan tindak kriminil. Walau sebenarnya, menurut Advokat Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Ariyanto Nugroho, yang dirugikan serta berusaha untuk protes pembukaan tambang ialah warga seputar. Sesaat dari data yang didapat oleh WALHI, kata Dwi Saung sebagai wakil WALHI, lembaga pemerintah yang berkaitan pengesahan RUU Minerba itu tidak semua ada serta turut tanda-tangani pengesahan sebab memang benar ada hal yang tidak berkaitan serta harus dibenahi.

“Bicara mengenai RUU Minerba itu tidak dapat berdiri dengan sendiri, harusnya ada penyelarasan dengan DPR, pemerintah, warga berkaitan juga. Bukan hanya cukup hanya akademisi serta entrepreneur saja, sebab banyak masalah yang memiliki masalah dengan eksploitasi di lapangan,” papar Dwi.

Pada dasarnya, diterangkan oleh Advokat Auriga Nusantara, Hendrik Siregar, yang diharapkan untuk dipending oleh pemerintah, DPR serta presiden ialah bahasan atau isi yang terdapat di RUU itu. “Walau sebenarnya, telah jelas disebutkan dipending. Tujuan kemauan kami itu bahasan didalamnya yang dipending sebab ada yang perlu dibenahi, bukan diulas sendiri lalu asal menetapkan saja,” katanya.

Beberapa praktisi lingkungan juga setuju untuk menampik pengesahan RUU Minerba serta minta isi bahasan dalam RUU itu dikaji lagi dengan lakukan survey langsung pada warga yang akan terserang imbasnya. “Ya mana dapat pengesahannya saja dikerjakan pada malam hari, cuma dikepalai oleh Sekretaris Jendral tanpa Menteri (Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral Republik Indonesia), serta ada lembaga yang tidak tanda-tangan serta tidak ada sebab memang tidak sesuai dengan, diantaranya Kementerian Perindustrian,” paparnya.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *