Pergubi Kembali Menekan Pak Presiden Untuk Menampi Revisi Atau Koreksi UU KPK

Berita Terbaru – Beberapa minggu ini isu yang paling sering dibicarakan banyak orang adalah tentang Revisi atau koreksi UU KPK. Setelah Pak Presiden mengakui sedang mempelajari Draftnya ada beberapa pihak yang tidak sabar menanti keputusan sang presiden. Seperti yang dilkukan oleh Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia (Pergubi) yang menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak koreksi atau revisi UU KPK. Istana menjelaskan Jokowi telah sepakat untuk mengulas koreksi itu serta tidak menarik . “Tidak menarik , kan tidak lagi ada. Presiden sepakat untuk mengulas,” tutur tenaga pakar penting Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim, di gedung Transmedia, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).

Pergubi Kembali Menekan Pak Presiden Untuk Menampi Revisi Atau Koreksi UU KPK

Ifdhal menyebutkan, persoalan revisi atau koreksi UU ini sudah dijawab Presiden lewat surat Presiden. Menurut dia, ada banyak masalah yang pada akhirnya tidak disetujui Presiden. “Kan telah dijawab oleh Presiden kan, Jadi presiden kan telah keluarkan surat presiden mengulas revisi atau koreksi UU KPK itu. Kan presiden tidak menyetujui beberapa pasal-pasal yang diserahkan dalam draf,” katanya. Menurut Ifdhal, sekarang bahasan proses koreksi ada di tangan DPR. “Itukan tinggal proses bahasan di DPR saja, apa dapat dituntaskan ataukah tidak,” tutur ia.

Awalnya, Pergubi mengatakan sikap menampik koreksi UU KPK yang diulas di DPR. Mereka mendatangi KPK untuk menampik koreksi UU KPK itu. “Kami benar-benar prihatin atas terdapatnya kasusl ah disebutkan sebab Undang-Undang KPK akan direvisi, telah kelihatan sampai saat ini,” kata Ketua Umum Pergubi Prof Gimbal Doloksaribu di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Selain itu, Sekjen Pergubi Prof M Arief akui sudah mengirim surat penampikan koreksi UU KPK pada Presiden Jokowi serta Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurutnya, koreksi UU KPK diulas dengan tergesa-gesa sebab di kuatirkan tidak prima. “Dengan prosedural jika ini benar-benar minim waktu tergesa, serta kami animo Presiden sudah pernah menampik koreksi UU KPK, tetapi saat ini berjalan terburu-buru di kuatirkan kelak tidak terbahas dengan prima. Toh ada koreksi UU KPK, kami tidak alergi tetapi ada waktu lama supaya tidak tergesa ada DPR yang baru, (koreksi) untuk menguatkan bukan lemahkan KPK,” sebut Arief.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *