Dukungan Diberikan Oleh Ormas Besar Ini Kepada Ide Pemerintah Brantas Ideologi Khilafah

Berita Terbaru – Menko Polhukam Wiranto menyebutkan pemerintah tengah menggodok ketentuan tentang larangan individu menebarkan ideologi khilafah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberi dukungan semua usaha untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “NU memberi dukungan semua usaha untuk menjaga kesatuan NKRI serta melawan tiap pergerakan yang dapat memporak-porandakan kesatuan NKRI,” tutur Ketua PBNU KH Robikin Emhas waktu dihubungi, Jumat (13/9/2019).

Dukungan Diberikan Oleh Ormas Besar Ini Kepada Ide Pemerintah Brantas Ideologi Khilafah

Bahasan berkaitan masalah khilafah ini, disebutkan sudah ditetapkan PBNU lewat Musyawarah Nasional Alim Ulama pada 2014. Dalam musyawarah itu ditetapkan beberapa poin berkaitan sikap PBNU pada khilafah. Salah satunya,disebut jaga kesatuan NKRI jadi kewajiban buat semua komponen. Ini membuat tiap pergerakan yang melawan kesatuan NKRI harus ditangkal sebab memunculkan kehancuran serta perpecahan umat. Diluar itu, disebut sudah menyusutnya kaitan sistem khilafah buat umat Islam.

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ditetapkan Islam tidak memastikan bentuk negara serta skema pemerintahan untuk pemeluknya. Umat Islam dikasih wewenang memastikan bentuk negara serta skema pemerintahan sesuai dengan jaman serta tempat umat Islam ada. Skema khilafah ialah mode yang sesuai dengan diaplikasikan pada saat Khulafaur Rasyidin. Tetapi skema ini menyusut kaitan sesudah umat manusia bernaung dibawah bangsa dan negara. Tersebut, pengakuan sikap komplet PBNU berkaitan khilafah,:

Berkaitan khilafah, Nahdlatul Ulama lewat Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1-2 November 2104 putuskan, diantaranya:

Yang pertama adalah Islam jadi agama paripurna (din syamil kamil) mustahil melepas diri dari bahasan berkaitan negara serta pemerintahan. Tidak dalam ide keseluruhnya, tetapi dalam nilai-nilai serta prinsip-prinsip dasar (mabadi` prinsipyyah). Islam sudah memberi tips (tuntunan) yang cukup buat umatnya.

Yang kedua adalah Mengusung pemimpin (nashb al-imam) harus hukumnya, sebab kehidupan manusia akan rusak (fawdla/kericuhan) tanpa pemimpin.

Yang ketiga adalah Islam tidak memastikan bentuk negara serta sistem pemerintahan tersendiri untuk beberapa pemeluknya. Umat dikasih kuasa memastikan bentuk negara serta sistem pemerintahan, sesuai perubahan jaman serta tempat dimana umat Islam ada. Akan tetapi, negara serta pemerintahan harus memberikan perlindungan serta jaminan buat masyarakatnya untuk mengamalkan serta mengaplikasikan ketentuan agamanya serta jadi tempat yang aman buat kemakmuran, kesejahteraan, serta kesejahteraan.

Yang keempat adalah Khilafah jadi satu diantara sistem pemerintahan ialah bukti riwayat yang sudah pernah dipraktikkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidun. Al-Khilafah al-rasyidah ialah mode yang benar-benar sesuai eranya (saat wafatnya Nabi Muhammad SAW). Waktu itu umat Islam memungkinkan untuk hidup pada sebuah sistem khilafah. Saat umat manusia bernaung dibawah bangsa dan negara (nation state), karena itu sistem khilafah buat umat Islam sedunia kaitannya sudah menyusut. Hingga kembali pada inspirasi khilafah pada saat kita saat ini ialah utopia.

Yang kelima adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah hasil persetujuan berkebangsaan mulia antara anak bangsa pendiri negara ini. NKRI dibuat untuk mewadahi seluruh komponen bangsa yang benar-benar majemuk dalam soal suku, bahasa, budaya serta agama. Karena itu, jadi kewajiban semua komponen untuk menjaga kesatuan NKRI. Oleh karenanya, tiap jalan serta pergerakan melawan kesatuan NKRI harus ditangkal. Karena akan memunculkan mafsadah (kehancuran) yang besar serta perpecahan umat.

Yang terkahir adalah Umat Islam tidak dapat ditinggalkan dalam lambang-lambang serta normalitas nama yang memberi dukungan islami, tapi harus di setujui pada substansinya. Dalam adagium yang popular di golongan beberapa ulama diundang:

العبرة بالجوهر لا بالمظهر

“Sebagai pegangan penting ialah intisari, bukan lambang atau penampakan lahiriah.”

العبرة بالمسمى لا بالإسم

“Sebagai pegangan penting ialah suatu yang diberi nama, bukan nama itu sendiri.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *