UU KPK Bisa Direalisasikan Bila Ada Supres Dari Pak Jokowi

Berita Terbaru – Perjalanan DPR dalam penuntutan mereka terhadap UU KPK nampaknnya tidak akan berjalan mulus. Hari Hari ini kita pasti sudah mendengar tentang DPR yang ajukan permintaan kepada presiden untuk Merevisi UU KPK yang dinilai memiliki beberapa kekurangan. Namun Revisi UU KPK nampaknnya tidak akan bisa terealisasi bila tidak ada surat presiden dan baru baru ini Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry akui belum terima surat presiden (surpres) berkaitan koreksi Undang-Undang (UU) Nomer 30 Tahun 2002 mengenai KPK. Herman mengutamakan bahasan revisi UU KPK tidak dapat dikerjakan tanpa ada surpres Joko Widodo (Jokowi).

UU KPK Bisa Direalisasikan Bila Ada Supres Dari Pak Jokowi

“Jadi bicara revisi UU KPK, sampai ini hari saya jadi pimpinan Komisi III belum mengetahui. Apa iya barang itu ada? Barang itu ada jika ada surpres dari presiden (Jokowi). Sampai malam hari ini tidak ada tuch (supres),” kata Herman pada wartawan, Senin (9/9/2019). Revisi UU KPK memang memetik banyak masukan sebab dipandang akan lemahkan KPK. Satu diantara point koreksi sebagai sorotan yaitu mengenai pembentukan dewan pengawas.

Herman memperjelas jika Komisi III belum pernah mengulas masalah revisi UU KPK. Berkaitan hujan masukan, ia mempersilakan seluruh pihak untuk menyikapi. “Sampai ini hari revisi UU KPK bukan ranah di Komisi III. Kami belum pernah mengulas hal tersebut. Berkaitan pendapat beberapa pakar serta warga, ya biarlah, mengeluarkan pendapat jadi rujukan DPR,” tuturnya.

Masukan berkaitan gagasan revisi UU KPK tidak cuma hadir dari beberapa praktisi antikorupsi. Beberapa ratus dosen sampai pakar mengomentari, contohnya beberapa ratus dosen Kampus Gajah Mada (UGM) serta beberapa puluh dosen Kampus Hasanuddin (Unhas) dan pakar hukum tata negara Kampus Sebelas Maret (UNS).

Contohnya pakar hukum tata negara UNS Surakarta, Agus Riewanto. Ia menyangka revisi UU KPK yang diusulkan DPR mempunyai jadwal terselubung. “Ini tentu ada hidden jadwal dalam revisi UU KPK. Ujung-ujungnya KPK cuma jadikan instansi mencegah, jadi partner pemerintah. Pengusutan akan dikerjakan oleh kepolisian serta kejaksaan,” kata Agus waktu dihubungi wartawan, Senin (9/9).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *