Pelaku Pencurian Data tertangkap, Orang Yang Beli Data Pun Bisa Dipidana

Berita Terbaru – Kejahatan memang menjadi salah satu keresahaan yang selalu ada di tengah tengah masyarakat. Dengan berkembangnnya zaman teryata jenis kejahatan pun alami perkembangan pesat. di zaman serba moderen ini tentu kita mengenal yang namannya pencurian data. Ini adalah salah satu tindak kejahatan terbaru yang sering dinamakan dengan cyber crime. Direktorat Tindak Pidana Siber Tubuh Reserse Kriminil Polri menjelaskan jika konsumen data pribadi bisa dijaring pidana. Bahaya ini disampaikan sesudah polisi tangkap C, terduga penjual NIK, KK, serta nomer rekening di Depok, Jawa Barat pada 6 Agustus kemarin.

Pelaku Pencurian Data tertangkap, Orang Yang Beli Data Pun Bisa Dipidana

“Ia memakai, itu bukan haknya. Itu dapat juga kami jerat,” papar Wakil Direktur Tipid Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Asep Safrudin di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/8/2019). Sekarang Dittipid Siber masih mencari beberapa konsumen serta pemakaian data pribadi oleh mereka yang beli data-data pribadi itu dari C.

Tetapi, Asep mengaku pencarian transaksi dalam bagian siber tidak segampang transaksi fisik sebab jejak serta faktanya cepat hilang serta bisa dikerjakan dimana-mana. “Karena itu kami belum dapat menjelaskan hukumannya seperti apa, bergantung ia memakainya untuk apa,” sebut Asep.

Menurutnya, nanti jika undang-undang perlindungan data pribadi sudah disahkan, kerja polisi dalam lakukan penegakan hukum pada penyimpangan data pribadi semakin lebih gampang. Sesaat untuk terduga C yang mempunyai juta-an data mencakup nama komplet, nomer telephone pegang, alamat, nomer induk kependudukan, nomer KK, rekening bank, nomer kartu credit serta data pribadi yang lain, polisi menangkap dengan UU ITE.

Masalah yang dipakai ialah Masalah 48 ayat (2) jo Masalah 32 ayat (2) UU Nomer 11 Tahun 2008 mengenai ITE dengan intimidasi hukuman optimal sembilan tahun penjara serta/atau denda optimal Rp 3 miliar. Diluar itu, C dikenai Masalah 95A UU Nomer 24 Tahun 2013 mengenai pergantian UU Nomer 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukandengan intimidasi optimal dua tahun penjara serta/atau denda optimal Rp 25 juta.hun 2006 tentang Administrasi Kependudukandengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 25 juta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *