Pendapat Mahfud MD Perihal Rekonsiliasi

Berita Terbaru – Ketua Pergerakan Suluh Berkebangsaan yang bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menjelaskan, rekonsiliasi jangan dicampuradukkan dengan permasalahan hukum satu orang. peryataan ini beliau sebutkan berkaitan dengan kasus habib. “Buat saya hukum harus dipisah, jangan digabung aduk dengan politik. Rekonsiliasi itu ide politik untuk share pekerjaan dengan seimbang, penegakan hukum ialah penegakan hukum,” kata Mahfud di Kalibata, Rabu (10/7/2019).

Pendapat Mahfud MD Perihal Rekonsiliasi

Dia menyikapi masalah pulangnya pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab jadi ketentuan rekonsiliasi yang diserahkan faksi Prabowo-Sandiaga. Menurut Mahfud, Rizieq sah-sah saja kembali pada Tanah Air. Tetapi, Mahfud memperingatkan, Rizieq tidak bisa lari dari masalah hukum yang menjeratnya. karena hukum tetap harus ditegakan “Menurut saya Habib Rizieq bisa pulang, harus dipulangkan, tapi jika ada permasalahan hukum tetap harus dipertanggungjawabkan,” tutur ia.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani awalnya membetulkan jika faksinya ajukan pemulangan pimpinan Rizieq Shihab ke Tanah Air jadi ketentuan rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Hal itu dianggap bisa jadi solusi pemulangan tersebut. Mengenai Rizieq sudah pernah jadi terduga dalam masalah chat WhatsApp berkonten pornografi yang diatasi Polda Metro Jaya. Diluar itu, dia diadukan Sukmawati Soekarnoputri sebab dipandang berbuat tidak etis Pancasila.

Masalah itu diatasi Polda Jawa Barat serta jadikan Rizieq jadi terduga. Tetapi, ke-2 masalah itu sudah di stop penyidikannya oleh polisi. Tidak hanya dua masalah itu, Rizieq adalah faksi terlapor di sejumlah laporan kepolisian yang dilaporkan warga. Sebutlah saja, laporan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) pada 26 Desember 2016 ke Polda Metro Jaya. Rizieq dipandang lakukan penodaan agama berkaitan videonya yang viral. Dia diadukan Jaringan Cendekiawan Muda Anti Fitnah (JIMAF) atas khotbahnya masalah pecahan uang yang dikatakannya seperti simbol PKI, yaitu palu arit.

Pada 2016, Rizieq diadukan atas dugaan perebutan tanah ilegal di wilayah Megamendung, Bogor. Kepala Biro Penerangan Warga Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan signal beberapa kasus itu belum usai. Dia menjelaskan, penyidik yang akan memahami apa laporan berkaitan Rizieq Shihab itu dapat diteruskan ataukah tidak. “Tidak tutup peluang (diolah), penyidik kelak yang akan menindaklanjuti,” kata Dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *